January 03, 2015

Beragama di Indonesia

Hujan beringsut pergi. Buku novel yang saya bawa sebagai saku pun sudah ludes tercamik halaman-halamannya.

Masih melekat beberapa isu penting yang dikemas Ayu Utami dalam buku yang saya bawa itu, berjudul "Bilangan Fu". Beberapa waktu lalu, tak terlalu lalu, mungkin sebulan yang lalu, saya baru saja mampir ke Kementrian Agama untuk mewawancarai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Bapak Abdurrahman Mas'ud, soal pelayanan agama diluar enam agama mainstream. Itu pula yang dibahas renyah oleh Ayu di novelnya. Tentu lembaran halaman itu begitu asik saya baca hingga goretan terakhirnya.

Saya ingat, Pak Mas'ud sempat berkata bahwa persoalan pelayanan agama diluar enam agama mainstream itu sangat rumit. Langkah pertama untuk mengakomodasinya dengan menyusun naskah akademik untuk kemudian dijadikan RUU Kerukunan Umat Beragama. Untuk menuju naskah akademik ini pun butuh berulang kali FGD dan penelitian. Aduh ! Pusing sekali membayangkan mereka harus menginventarisasi kebutuhan agama diluar enam agama mainstream sementara jumlahnya berapa saja mereka tidak tahu.

Sementara ini, Kemenag sudah memiliki lima ditjen dan satu subdit khusus untuk enam agama mainstream. Lalu, bagaimana pula nasib mereka nanti? Saya berujung pada sebuah kesimpulan, susah sekali kalau agama harus diurusi oleh negara. Iya bisa, tapi sisa orde baru membuat penataan ulang sistem pengelolaan pelayanan umat beragama menjadi semakin sulit.

Tapi, langkah ini saya pikir - meminjam istilah teman- sangat progresif revolusioner. Terlepas dari prosesnya yang masih entah kapan terealisasi (menteri agama sendiri menargetkan April 2015 sudah dibahas di DPR), dia adalah terobosan, secercah harapan baru bagi para pemeluk agama lokal dan penghayat untuk disayang juga oleh negara.

Agama lokal selama ini masih saja dianaktirikan oleh pemerintah. Sedih, karena seharusnya dia lebih disayang. Malah Kementrian Agama membuat lima ditjen untuk agama-agama impor. Walaupun tentu mereka punya alasan. Lima agama tersebut, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, pemeluknya dinilai jauh lebih banyak dibanding agama lokal. Pun setelah dibentuk Subdit baru, untuk Konghuchu, itu juga agama impor.

Padahal menilik pula sejarahnya, jumlah statistik pemeluk Islam di Indonesia misalnya, yang dikatakan paling banyak di seluruh dunia, bahkan mengalahkan negara-negara asal Islam sendiri, tidak bisa dikatakan sepenuhnya valid. Banyak masyarakat Indonesia yang mau tak mau menulis Islam di KTP ( yang menjadi sumber utama pendataan statistik) karena sulit mengurus pengisian kolom agama yang dia sesungguhnya peluk. Kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Baha'i, atau Yahudi hanya bisa mengosongkan kolom agama.

Iya, bisa sih mengosongkan kolom agama. Tapi nanti kalau mau mengurus surat nikah, akta kelahiran, dan soal administratif lainnya, sulitnya bukan main. Bisa dikroscek langsung pada penganut agama-agama ini. Saya mendengar beberapa keluhan mereka pada salah satu FGD yang pernah dilaksanakan oleh Kemenag. Konon katanya, di beberapa daerah pelosok, kasus "sudah diisi agama Islam aja biar besok-besok nggak ribet" yang dilontarkan oleh petugas kelurahan ketika mengurus KTP masih jamak terjadi.

Hal ini menunjukkan soal pelayanan agama diluar enam agama mainstream masih sangat memprihatinkan. Dari beberapa liputan yang pernah saya jalankan, ada beberapa hal yang menurut saya menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat untuk Kemenag terutama jika mereka tetap ngotot kalau agama harus diurus negara (ini bukan berarti saya berada di pihak yang mendukung dihapusnya Kemenag, walaupun itu bisa jadi merupakan solusi instan. Kalau tidak salah, dulu Gus Dur yang dikenal sebagai Presiden paling pluralis di Indonesia juga pernah punya ide menghapuskan Kemenag, tapi tak terealisasikan. Separuh dari pemikiran saya, itu cukup efektif menanggulangi kebingungan soal kerukunan umat beragama ini).

Yang pasti, hal pertama yang mesti dilakukan, menurut saya sangat mendasar adalah soal definisi. Mau didefinisikan seperti apa agama itu. Apakah harus ada kitab, nabi, atau hal lainnya. Siapa pula yang nantinya berhak menyusun definisi ini.

Jika hal mendasar ini sudah bisa dipenuhi, niscaya langkah selanjutnya akan lebih lancar jaya kayak nama po bis antar kota antar provinsi.

*

Kembali pada soal novel 'Bilangan Fu', isu soal agama ini menjadi menggelitik saya kembali setelah dia sempat sembunyi di sejak beberapa minggu yang lalu karena tertutup oleh isu nasional lainnya. Ayu dengan cermat mengangkat soal perbedaan menyembah dengan menghormati. Orang yang tertelan oleh dogma akan menganggap sikap-sikap sinkretisme itu sebagai kegiatan musyrik, penodaan agama, alias mendua. Mereka cenderung menganut paham monoteisme dangkal yang hanya percaya satu ya satu. Sehingga perilaku sajen dan semacamnya menjadi hanya serupa dengan kemusyrikan.

Dalam novel tersebut, para fundamentalist agama ini tak melaksanakan apa yang disebut dengan laku kritik. Artinya, beriman itu tidak dijalankan secara ritual, rasional dan dogmatis saja. Harus pula mengetahui secara lebih cerdas tentang perilaku menghormati. Termasuk menghormati ritual -jika bisa dikatakan demikian- agama lain.

Parang jati, yang menjadi salah satu tokoh sentral dalam novel ini menyebut sikap laku kritik sebagai bentuk pemikiran postmodernis.

Ayu menggunakan contoh kerusakan alam sebagai bentuk konflik paling dekat di era reformasi. Serangan ninja misterius, konflik TNI dan POLRI, konspirasi perusahaan tambang untuk menghancurkan alam melalui dogma dan penggerakan massa. Seru ! Tapi nyinyir menggambarkan kondisi sosial Indonesia kala itu.

Bagaimana masyarakat Indonesia masih terkucilkan dari pluralisme. Ironisnya, hal itu terjadi berlatar tahun masa pemerintahan Gus Dur yang dikenal sebagai ikon pluralis di Indonesia.

Tapi secara umum, novel ini juga menggambarkan bahwa agama merupakan isu yang bisa jadi begitu sensitif dan menyebabkan konflik yang luar biasa memberi imbas negatif pada masyarakat. Mungkin memang menjadi perlu, mediator untuk menengahi persoalan ini. Siapa lagi kalau bukan pemerintah.

Menurut saya, bercermin dari beberapa kasus yang ada di novel 'Bilangan Fu', chaos yang tergambar disana bukan lain disebabkan karena pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat atau pemangku kekuasaan yang lebih besar dibanding kepala desa tak turut andil sebagai penengah.

Maka, baik sekali terobosan Kemenag saat ini yang mengumpulkan berbagai elemen tokoh umat beragama dari semua agama tak hanya enam agama mainstream untuk terus berdiskusi memecahkan solusi pelayanan agama bagi mereka.


Sebenarnya, panjang sekali yang bisa dibahas dalam tema ini. Mungkin jika saya luang dan sudah ada semangat akan ada versi lanjutannya. Tetapi yang pasti, perilaku menghormati laku agama dan kepercayaan lain menurut saya sangat penting. Sebab agama bagi setiap individu seperti identitas bahkan ideologi. Jika tercoreng sedikit mereka pasti terlukai.

No comments :

Post a Comment

Followers